Kalurahan Bantul

Alur Permohonan Informasi Publik

1. Pemohon Informasi (Masyarakat)

   • Datang ke kantor Kalurahan / melalui website / surat resmi.

   • Mengisi Formulir Permohonan Informasi dengan identitas dan informasi yang diminta.

2. Petugas Layanan Informasi (Kamituwa)

   • Menerima permohonan.

   • Mencatat ke buku register / sistem.

   • Memberikan tanda bukti penerimaan.

3. PPID (Carik)

   • Memeriksa apakah informasi:

     • Tersedia dan terbuka → bisa diberikan.

     • Tidak dikuasai → diarahkan ke instansi yang berwenang.

     • Dikecualikan → ditolak dengan alasan tertulis.

4. Penyampaian Informasi

   • Informasi diberikan paling lambat 10 hari kerja (dapat diperpanjang 7 hari).

   • Bentuk informasi: salinan dokumen, softcopy, atau akses langsung.

5. Jika Tidak Puas

   • Pemohon bisa mengajukan Keberatan ke Atasan PPID (Lurah).

   • Prosesnya lanjut ke Alur Layanan Keberatan yang sudah kita buat sebelumnya.

Alur Layanan Keberatan Informasi Publik

1. Pemohon Informasi

   • Mengajukan permintaan informasi publik kepada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

2. PPID Memberikan Jawaban

   • Jika informasi ditolak, tidak lengkap, terlambat, atau tidak sesuai yang diminta, pemohon berhak mengajukan keberatan.

3. Pengajuan Keberatan

   • Keberatan diajukan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 hari kerja setelah jawaban diterima.

   • Alasan keberatan misalnya:

     • Informasi tidak diberikan.

     • Informasi melebihi waktu yang ditentukan.

     • Biaya tidak wajar.

     • Informasi diberikan tidak sebagaimana diminta.

4. Penerimaan Keberatan

   • Atasan PPID memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada pemohon.

5. Tanggapan Atasan PPID

   • Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan.

   • Tanggapan bisa berupa: menerima keberatan, menolak dengan alasan, atau memberi solusi.

6. Jika Pemohon Masih Tidak Puas

   • Pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi.

7. Proses di Komisi Informasi

   • Dilakukan mediasi atau ajudikasi non-litigasi.

8. Jika Masih Tidak Puas

   • Pemohon bisa melanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Pengadilan Negeri, sesuai objek sengketa.